 |
| Kementerian Keuangan mengikuti Rapat Terbatas APBN 2027 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026). |
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026), sehari setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas pengelolaan APBN 2027, termasuk efisiensi yang dilakukan secara terukur. Penggunaan anggaran juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
"Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur, agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, serta membangun infrastruktur," ujar Suahasil, dikutip dari Halaman KOMDIGI.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan proses penyusunan hingga pengesahan APBN 2027 berjalan lancar dengan dukungan konkret dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pendapatan negara ditargetkan mencapai lebih dari Rp3.400 triliun.
Adapun belanja negara dalam APBN 2027 mencapai lebih dari Rp4.100 triliun. Postur anggaran tersebut menjadi bagian dari laporan pemerintah kepada Presiden setelah proses pengesahan APBN 2027 di DPR.
Selain pengelolaan anggaran, rapat terbatas membahas pembagian peran antara APBN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar fungsi fiskal dan investasi dapat berjalan secara beriringan.
"Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling berkolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama," jelas Suahasil.
Dalam pembagian peran tersebut, APBN digunakan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintah. Sementara itu, Danantara memiliki peran yang lebih kuat pada kegiatan investasi.
Pembahasan dalam rapat juga mencakup upaya menjaga kondisi ekonomi nasional, termasuk penguatan berbagai bantuan yang diperlukan masyarakat dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini.
Dengan pembagian fungsi tersebut, pemerintah membahas sinergi antara APBN dan Danantara agar pembiayaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, operasional pemerintah, serta investasi dapat berjalan sesuai perannya.(*)