 |
| Komisi I DPR RI menyampaikan permintaan perlindungan WNI dan bantuan bagi jemaah umrah Indonesia di Jakarta, Selasa (13/10/2026). |
NUSANTARA.ID, – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi menyusul serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh.
Selain memastikan keselamatan WNI, Sukamta meminta pemerintah membantu jemaah umrah Indonesia yang batal berangkat akibat penutupan bandara. Insiden tersebut berdampak pada perjalanan sejumlah calon jemaah dari Indonesia.
Untuk memastikan kondisi WNI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh telah melakukan penelusuran melalui sejumlah jalur. Upaya tersebut mencakup koordinasi dengan jaringan tenaga kesehatan dan komunitas WNI yang bekerja di lingkungan bandara.
“KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” ujar Sukamta, dikutip dari halaman Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Hingga Minggu malam, 11 Oktober 2026, waktu Arab Saudi, KBRI Riyadh menyatakan belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban serangan. Meski demikian, pemantauan kondisi warga Indonesia di Arab Saudi tetap diperlukan untuk mengetahui kemungkinan dampak insiden tersebut.
Sukamta meminta KBRI Riyadh memantau kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah yang terdampak gangguan penerbangan. Pemantauan ini juga berkaitan dengan kebutuhan informasi dan bantuan bagi warga yang mengalami kendala perjalanan.
“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” kata Sukamta.
Selain melakukan pemantauan, KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan. Bandara Internasional King Khalid dijadwalkan ditutup hingga Sabtu, 17 Oktober 2026.
Penutupan bandara tersebut juga berdampak pada keberangkatan jemaah umrah dari Indonesia. Sejumlah calon jemaah dilaporkan tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin, 12 Oktober 2026, setelah keberangkatan mereka batal.
Di sisi lain, Komisi I DPR RI akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan layanan bagi WNI yang terdampak tetap berjalan dengan baik.
Sukamta juga meminta pemerintah menyiapkan bantuan apabila gangguan penerbangan berlangsung lebih lama, terutama bagi jemaah yang tertahan, kelompok rentan, lansia, dan warga dengan kebutuhan kesehatan khusus. WNI di Arab Saudi diimbau meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, serta memeriksa jadwal penerbangan langsung kepada maskapai.(*)